MEDAN, Waspada.co.id – Belakangan ini, hubungan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi dengan wakilnya Musa Rajekshah terkesan retak. Sebab, kedua kedua pemimpin yang memenangkan Pilkada 2018 ini saling sindir dan mereka saling ngotot ingin memimpin Sumut di Pilkada 2024 mendatang.
Pengamat Politik, Dr Bakhrul Khair Amal, menilai ketidakharmonisan keduanya merupakan jebakan yang menjerat mereka terhadap kepentingan untuk agenda politik di Pemilu 2024 mendatang.
“Persoalan yang muncul antara kedua pimpinan di Sumatera Utara ini menunjukkan bahwa mereka terjebak dengan kepentingan masing-masing pada agenda politik 2024,” kata Bakhrul kepada Waspada Online, Senin (26/12).
Menurut Universita Negeri Medan (Unimed) ini, sikap yang dimunculkan oleh Edy dan Ijeck sapaan akrab Musa Rajeckshah, telah menguatkan pembenaran jargon ‘tidak ada teman abadi dalam politik, melainkan kepentingan yang abadi’.
Dengan demikian, katanya, menimbulkan kemirisan keberadaan keduanya yang dipilih oleh rakyat dan dilegitimasi untuk memimpin rakyat dalam mencapai kesejahteraan bersama.
“Ketika efek domino dari perseteruan ini sampai kepada masyarakat, maka sesungguhnya gubernur dan wakil gubernur sudah terjebak dengan keinginan mereka masing-masing. Seharusnya mereka perhatikan saat mereka menjabat bertujuan untuk kepentingan melayani masyarakat, bukan terjebak pada pesta demokrasi mendatang,” ungkapnya.
Perlu diketahui, kata Bakhrul, Edy dan Ijeck merupakan kontestan pemenang di Pilgubsu 2018 yang bersatu dalam nama ERAMAS, jadi mereka harus menuntaskan seluruh agenda kepemimpinan yang terangkum dalam visi dan misi.
Visi dan misi yang dijabarkan dari janji politik mereka, sebut Bakhrul, menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan mereka dalam memimpin Sumatera Utara.
“Bermartabat dalam pendidikan, infrastruktur, kesehatan, tata kelola pemerintahan dan daya saing bisa dinilai dari capaian mereka. Angka stunting, angka kemiskinan, angka pengangguran dan lainnya. Mari sama-sama kita lihat, apakah sudah tercapai semua?,” pesan Bakhrul.
“Artinya, jangan lagi masyarakat yang dipersalahkan karena memilih mereka. Tapi kita juga harus menuntut mereka secara pribadi dalam kapasitasnya selaku Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara,” pungkasnya. (wol/man/d1)
editor: FACHRIL SYAHPUTRA
Discussion about this post