MEDAN, Waspada.co.id – Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara (PSI Sumut) meragukan data 23,65 persen yang disampaikan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumut terhadap progres pembangunan jalan dan jembatan yang diserap dari anggaran pendapat dan belanja daerah (APBD) senilai Rp2,7 triliun
“Menurut PSI Sumut, mereka belum mencapai 23 persen, lebih kurang di angka 17 persen, diperkirakan 16-17 persen. Kalau mau betul-betul jujur, silakan saja BPK membuktikan itu semua, nanti audit investigasi ada di BPK yang menentukan di kemudian hari,” kata Ketua PSI Sumut, Nezar Djoeli, dikonfirmasi Waspada Online, Kamis (29/12).
Ia mengatakan, masyarakat harus mencermati yang sampaikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mengenai capaian progres proyek tersebut. Karena sangat keliru perhitungan minus 10 persen pekerjaan tidak diselesaikan PT Waskita Karya bisa diperpanjang kontraknya.
“Apakah dari hitungan 100 persen, atau dari 33 persen, termin progres pertama di tahun 2022, itu dulu, baru bisa memperpanjang proyek ini apabila bisa mencapai 29,7 persen. Artinya, kekurangan 10 persen dari 33 persen,” ungkapnya.
Ia menambahkan, perhitungan proyek dengan metode multiyears itu seharusnya dilakukan dengan cara per item atau ruas dengan dihitung progres 100 persen.
“Misalnya, ada satu ruas jalan, parit dan tembok penahan tanah, jembatan, bukan dihitung parsial. Misalnya, jalan ini sudah siap sampai sana, ini jembatannya sudah siap, bukan begitu metode perhitungannya,” ungkapnya.
Untuk itu, lanjut Nezar, PSI Sumut meminta Gubernur Sumut dan Dinas BMBK menghentikan pekerjaan proyek Rp2,7 triliun, karena masih sangat banyak pekerjaan yang lebih urgensi dilakukan di tahun anggaran 2023.
“Setop aja kerjaan ini, ngapain harus dipaksakan lagi, karena memang sudah tidak mencapai, masih banyak lagi jalan-jalan yang harus ditampung oleh Pemprov Sumut di 2023,” ungkapnya.
“Kita berharap Pemprov Sumut menghentikan pekerjaan ini. Gubsu selaku pimpinan tertinggi ambil keputusan, BMBK, serta OPD lainnya jangan menina bobokan Gubsu, jangan ada mengambil kepentingan dari kegiatan ini,” pungkasnya. (wol/man/d1)
editor: FACHRIL SYAHPUTRA
Discussion about this post