JAKARTA, Waspada.co.id – NasDem membantah komentar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyiratkan adanya pembahasan reshuffle kabinet, saat pertemuan Ketua Umumnya, Surya Paloh (SP) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem, Ahmad Ali menyatakan pernyataan soal reshuffle tersebut tidak benar. Menurutnya, pertemuan antara SP dengan Jokowi murni membicarakan seputar pemerintahan, mengingat posisi NasDem saat ini masih dalam barisan pemerintah.
“Dari apa yang saya tahu, apa yang diceritakan ketua umum ke pada kami, mereka bertemu dengan presiden satu jam setengah berdiskusi banyak hal dan bahkan tidak menyinggung soal reshuffle,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (28/1).
Ia pun heran, mengapa Hasto melontarkan pernyataan tersebut. Ali menyebut pernyataan tersebut bukan sebuah fakta melainkan asumsi liar Hasto semata. Ia pun mengingatkan untuk tidak bersikap seolah-olah ingin mengucilkan NasDem, sebab partainya masih resmi tercatat sebagai koalisi pemerintah, hingga masa akhir jabatan Jokowi.
“Kami kan bagian dari koalisi pemerintah kan, jadi membahas banyak hal pastinya kan. Tidak ada spesifik sih pembahasannya, saya tidak tahu dari mana kemudian asumsi itu keluar ya, dan saya tidak tahu kemudian pikiran itu begitu liar dari teman PDIP,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan kebiasaan Jokowi sebelum ambil keputusan penting, seperti reshuffle kabinet, akan bertemu dan melakukan pemberitahuan terlebih dulu. Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya terkait pertemuan Ketum NasDem Surya Paloh dan Presiden Jokowi.
“Ya bagi Presiden Jokowi sebelum mengambil keputusan-keputusan penting, itu kan juga melakukan dialog, pemberitahuan, misalnya akan ada reshuffle itu kan ada pemberitahuan. Tetapi pertemuan dengan Bapak Surya Paloh ya bagaimana pertemuan dengan ketua umum parpol yang lain,” tutur Hasto kepada wartawan, di Kantor DPC Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1).
Hasto mengatakan Jokowi selalu membuka diri berdialog untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun, bila dialog itu disalahgunakan, Jokowi dinilai punya kewenangan untuk mengambil tindakan strategis.
“Tapi ketika dialog itu kemudian ada yang menyalahgunakan, hanya untuk kepentingan politik sesaat, hanya untuk kepentingan partainya, maka ya Presiden Jokowi ya punya suatu kewenangan untuk mengambil suatu tindakan strategis sesuai dengan kewenangan presiden,” tuturnya. (inilah/pel/d2)
Discussion about this post