MEDAN, Waspada.co.id – Warga Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, menduduki lahan Bumi Perkemahan (Bumper) Sibolangit terus menolak rencana penggusuran yang akan dilakukan Pemerinatah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut).
Penolakan itu disampaikan warga saat berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (25/1). Mereka meminta perlindungan dari Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting.
Seorang warga pendemo boru Ginting mengatakan, aksi yang mereka lakukan untuk kedua kalinya, menolak rencana penggusuran yang direncanakan di Bulan Januari 2023 ini.
“Keluhan kami dari pihak perempuan, rakyat Bandar Baru berhak tinggal di bumi Indonesia. Kami punya anak cucu yang harus kami layani dan rawat. Kini mereka mulai trauma. Nenek, ibu kapan kita akan digusur? Di mana kami akan tidur,” kata Br Ginting menirukan keluhan anak-anaknya.
“Mereka menanyakan juga di mana akan sekolah?, karena kalau ada penggusuran bagaimana cara kami untuk menyekolahkan anak-anak kami. Kami tolak penggusuran,” sambungnya.
Ia berharap, DPRD Sumut terutama Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting untuk menyampaikan keluhan rakyat Bandar Baru dan meminta perlindungan dari DPRD Sumut selaku wakil rakyat.
“Apa maksudnya itu. Apakah mau memiskinkan raykat Bandar Baru. Kami akan kehilangan tempat tinggal dan bagaimana kami untuk hidup. Kami perempuan yang wajib dilindungi oleh bapak anggota dewan,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan Darman Tarigan. Ia meminta kepada anggota DPRD untuk melindungi rakyat Bandar Baru yang kini dijajah oleh bangsa sendiri.
“Pemimpin Sumut yang katanya Bermartabat kini sudah tidak Bermartabat lagi hanya semboyan saja. Kami meminta tolong hari ini ke wakil rakyat tunjukkan janji-janji kampanye kalian saat itu,” ujarnya.
“Antarkan kami ke pintu gerbang kemerdekaan, karena kami masih dijajah oleh Provinsi Sumut. Mereka mengeluarkan Surat Hak Pakai Nomor 2 dan 3 Tahun 1988 yang tanpa dasar. Karena setahu kami Provinsi Sumut tidak punya tanah di Bandar Baru,” jelasnya.
Anggota DPRD Sumut Timbul Sinaga turun ke tengah pendemo mengatakan, DPRD Sumut meminta secepatnya ada surat dari pihak warga Sibolangit untuk dilakukan rapat dengar pendapatan (RDP).
“Maka secepatnya bisa kita diskusikan untuk mencari solusi yang terbaik. Semua yang terkait memiliki data, jadi kita harus diskusikan di RDP nantinya,” pungkasnya. (wol/man/d1)
Editor: FACHRIL SYAHPUTRA
Discussion about this post