BENER MERIAH, Waspada.co.id – Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek), 232 Reje (Kepala Desa), se-Kabupaten Bener Meriah, ke luar daerah dinilai kurang signifikan terhadap kepentingan masyarakat maupun untuk kepentingan pemerintahan desa sendiri. Malah terkesan hanya menghambur-hamburkan anggaran semata.
Padahal, prinsip dasar penggunaan Dana Desa, adalah untuk pemberdayaan. Maka setiap kegiatan dalam Dana Desa itu seharusnya mesti melibatkan sebanyak-banyaknya warga masyarakat serta bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri. Efektif dan efisiensi harus di utamakan.
Terlebih saat ini, Pemerintah Daerah sedang fokus menangani beberapa isu strategis terkait permasalahan di desa. Seperti percepatan penurunan angka Stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem. Sebagaimana diketahui, Bener Meriah tingkat kemiskinan ekstremnya cukup tinggi di Aceh.
Demikian dikatakan, Ketua Majelis Daerah Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Bener Meriah, Alwin Alpina ST, kepada Waspada Online, melalui keterangan tertulis, Kamis (16/2).
Menurut Alwin, peningkatan kapasitas aparatur kampung tentunya harus memperhatikan efektif dan efesiensinya. Jangan sampai menghabiskan anggaran yang banyak, tapi tidak ada manfaat yang diperoleh, output-nya, outcome tidak terukur dengan jelas. Meski itu dibolehkan sesuai Permendes 8 tahun 2022, tapi harus dilakukan secara swakelola ataupun melalui BKAD dan dilarang dipihak-ketigakan.
Lanjut Alwin, menurut informasi dari sejumlah masyarakat, tujuan lokasi Bimtek kali ini di rencanakan ke Kota Bandung, setiap kampung ada dua orang, bahkan sampai 4 orang yang berangkat termasuk di dalamnya Petue Kampung.
Alwin mengasumsikan, biaya berangkatnya sekitar Rp13.000.000 per orang. “Kalau kita kalikan 2 orang saja setiap kampung, di kalikan 232 kampung jadi Rp6 miliar lebih. Ini kan angka yang sangat besar, itu masih dikali 2 orang bagaimana jadinya kalau di kalikan 4 orang per kampung di Bener Meriah,” kata Alwin.
“Apa urgensi dan manfaatnya Bimtek tersebut bagi kampung? Jangan-jangan ini semua hanya untuk memenuhi keinginan segelintir orang atau kelompok saja, yang ujung-ujungnya kalau ada masalah di kemudian hari, Reje yang harus bertanggung jawab,” ungkapnya.
Alwin menjelaskan, jika pun mau dilakukan Bimtek, lebih baik digelar di daerah saja. Kita undang narasumber terbaik yang ada di Indonesia.
“Berapa pun biayanya kita bayar, sehingga dapat melibatkan banyak orang dan prinsip pemberdayaannya juga didapat yang tentunya berimbas pada perputaran ekonomi masyarakat di daerah ini. Sekaligus mengenalkan daerah Bener Meriah ke masyarakat luar artinya uang itu berputar di daerah kita,” tegasnya.
Dengan biaya yang dikeluarkan sebesar itu, sambung Alwin, tentunya akan lebih bermanfaat kalau dilakukan di Bener Meriah. “Bukan hanya Reje dan Petue saja yang dilatih, aparatur secara keseluruhan bisa dilatih bahkan bisa juga melibatkan masyarakat.”
Tentunya dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang bersifat life skill sehingga kemudian bisa memberdayakan masyarakat. “Dan harapan kita bisa mendorong roda perekonomian,” sebut Alwin.
“Kami curiga kegiatan ini belum dikoordinasikan dengan baik, di antara OPD terkait maupun kecamatan, untuk dilakukan kajian yang mendalam. Hingga kalau pun kemudian kegiatan ini dilakukan, sudah jelas apa maksud dan tujuanya. Apa target yang ingin dicapai dan bagaimana nanti implementasi dari kegiatan ini, setelah mereka kembali ke desa masing-masing,” ungkapnya. (wol/win/rls/d2)
Editor AGUS UTAMA
Discussion about this post