MEDAN, Waspada.co.id – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumatera Utara (Sumut) meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memeriksa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta).
Pasalnya, dalam enam bulan terakhir sangat banyak isu tak sedap dari lembaga penyelenggara Pemilu itu. Mulai dari adanya dugaan pungli dalam melakukan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Wakil Sekretaris Umum HMI Sumut Ahmad Ridwan Dalimunthe mengatakan, sangat banyak persoalan yang seharusnya menjadi perhatian DKPP. Bahkan ada dugaan bocornya soal ujian ketika proses seleksi ujian tertulis pengrekrutan badan adhoc.
“Kita juga menduga ada unsur nepotisme, dibuktikan dengan adanya satu kerabat (Bersaudara) disatu PPS, itu terjadi disalah satu desa di Kecamatan Ujung Batu. Di mana itu sangat dilarang dalam peraturan KPU,” kata Ridwan kepada Waspada Online, Senin (20/2).
Menurut Ridwan, dengan kondisi seperti ini, tentunya akan menjadikan preseden buruk untuk KPU Paluta. Karena itu, Ridwan meminta DKPP RI harus mengambil tindakan tegas, agar jangan sampai KPU menjadi alat untuk oknum-oknum mencari keuntungan.
“Periksa Ketua KPU nya, bila terbukti langsung berikan sanksi tegas,” ungkapnya.
Disi lain, lanjut Ridwan, pihaknya juga berencana akan melakukan unjuk rasa dan pelaporan ke Kejaksaan Tinggi Sumut terkait adanya unsur dugaan pidana dalam proses perekrutan PPK dan PPS di Kabupaten Paluta.
“Kami akan menyerahkan semua bukti-bukti awal agar Kejati Sumut melakukan penelusuran hukum dalam rangka menjaga kembali integritas KPU,” pungkasnya. (wol/man/d2)
Editor AGUS UTAMA
Discussion about this post