STABAT, Waspada.co.id – Ketua Peduli Politik Pemerintahan dan Hukum (P3H) Sumatera Utara, Muhammad Jaspen Pardede, menganggap Bimtek atau outbond yang dilaksanakan ratusan Kepala Desa di Kabupaten Langkat tak punya esensi yang jelas, dan terkesan mubazir karena pastinya membutuhkan anggaran yang tak sedikit.
Apalagi, Jaspen menilai bahwa tak ada urgensi dari pelaksanaan Bimtek yang berlangsung di Berastagi beberapa waktu lalu, oleh ratusan Kades.
“Urgensinya apa, apa orientasinya, apakah sudah matang dengan tujuan implementasinya?. Kita kan sudah tau bahwa Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mewanti-wanti kegiatan Bimtek,” tegas Jaspen, Senin (27/3).
Saya dengar, lanjut dia, jumlah peserta sekitar 200 orang dan dikutib biaya sebesar Rp 3.500.000 per-orangnya. Jika ditotal nilainya cukup fantastis.
“Apa dana tersebut diambil dari Dana Desa atau Alokasi Dana Desa ?, Bimtek ini tanggung jawab siapa, pimpinan di Dinas PMDK Langkat taukah hal ini,” sebut Jaspen.
Sebelumnya, informasi diperoleh, sejumlah perangkat dan Kepala Desa di Langkat menggelar Outboud di Berastagi selama 3 hari dengan menyetor Rp3,5 juta per orang. Disinyalir setoran tersebut sebagai biaya operasional berupa SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang nantinya dibebani pada Alokasi Dana Desa (ADD) atau APBDes desa masing-masing. (wol/rid/d1)
Editor AGUS UTAMA
Discussion about this post