MEDAN, Waspada.co.id – Komisi II DPR RI membatalkan kunjungan kerja dan diskusi tentang penyelenggaran pemilu dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Komisi II DPR RI memilih untuk meninggalkan Kantor Gubernur Sumut, Kamis (2/3).
Pasalnya, dalam agenda kunjungan ini tak satupun perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pusat yang hadir. Bahkan, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi atau Wakil Gubernur Sumut berserta Kepala Daerah se-Sumut tak hadir.
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai, Pemprov Sumut sangat tidak serius membicarakan tentang penyelenggaran Pemilu. Padahal, menurut Doli, kegiatan ini berkaitan dengan kepentingan kepala daerah. Karena 2024 itu akan ada Pilpres, Pileg dan Pilkada.
“Jadi kita mau bahas sama siapa, pengambil keputusannya tidak ada. kami akhirnya komisi II menyepakati untuk tidak meneruskan pertemuan ini, kami merasa tidak dihormati datang keseni padahal kami mau bicara agenda penting nasional,” kata Doli, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Kamis (2/3).
Politisi Partai Golkar ini mengatakan, pasca tahapan pemilu digelar tanggal 14 Juni 2022 lalu. Komisi II DPR RI selalu mengambil tema tentang pemilu dalam setiap kunjungan kerja ataupun masa reses. Ini untuk melihat langsung bagaimana persiapan setiap daerah.
“Sayangnya kami lihat pak gubernur tidak hadir, wakil tidak hadir, semua kepala daerah yang kita undang tidak ada. Bakan komisioner KPU Bawaslu dari pusat gak ada, jadi kita gak tahu apa yang mau dibicarakan padahal masalah banyak,” ungkapnya.
Karena itu, Doli menegaskan, Komisi II DPR RI akan melanjutkan rapat ini di Jakarta. Pihaknya juga akan memanggil Kementerian Dalam Negri (Kemendagri) dan akan meminta evaluasi pembinaan kelembagaan daerah.
“Nanti akan kami bahas, inikan sebenarnya rapat kerja yang biasanya dilakukan di kantor senayan, kita pindah ke daerah, kami yang datang langsung, selama ini kami undang kekantor, tapi ini rapat kerja yang kami datangi. jadi ini sama pentingnya. Kami nanti akan mengevaluasi bersama dengan Mendagri, ini terkait dengan pembinaan kelembagaan daerah,” pungkasnya. (wol/man/d2)
Discussion about this post