MEDAN, Waspada.co.id – Dirut PUD Pasar Kota Medan, Suwarno, meluruskan mengenai kesimpangsiuran jumlah rumah toko (ruko) yang disewakan kepada para pelaku usaha khususnya penjahit di Jalan Pandu Baru, ternyata jumlah ruko milik PUD Pasar memang 95 unit dan 57 unit adalah jumlah penyewa, bukan jumlah ruko.
“Kenapa 57, itu adalah data nama pedagang yang memiliki kewajiban membayar retribusi. Karena dari yang 57 orang itu, ada yang menyewa tiga sampai empat ruko bang. Intinya, ruko yang kita kelola tetap 95 unit,” ungkapnya kepada Waspada Online, Jumat (24/3).
Suwarno menambahkan, Kepala Pasar Sambas kurang menjelaskan secara detail berapa sebenarnya asset yang dimiliki PUD Pasar. Akibatnya, ketika Komisi III DPRD Medan lakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Jalan Pandu Baru, terjadi perbedaan informasi.
“Jadi wajar saja kalau anggota Komisi III DPRD Medan temukan keanehan pada data. Kepala Pasar gak jelaskan detail soal jumlah ruko yang jadi asset PUD Pasar saat ditanya wartawan. Jumlah asset 95 dan penyewa 57 orang, gitu bang,” pungkasnya.
Berita sebelumnya, Komisi III DPRD Medan dan PUD Pasar Medan melakukan kunjungan ke Jalan Pandu Baru, Senin (20/3/) lalu. Kunjungan ini menindaklanjuti kontribusi sewa rumah toko (ruko) yang dianggap terlampau minim dibayar para penjahit, yakni mulai dari Rp78.900 – Rp361.600 per bulan.
Kunjungan ini dipimpin Ketua Komisi III Afif Abdillah didampingi anggota komisi Abdul Rahman Nasution (Mance) dan Mulia Syahputra Nasution. Sementara dari pihak PUD Pasar, tampak hadir Dirut PUD Pasar Medan Suwarno, Dirops Ismail Pardede, Dirbang/SDM Imam Abdul Hadi, Dirkeu/Adm Fernando Napitupulu, beserta jajaran PUD Pasar lainnya.
Ketua Komisi III DPRD Medan Afif Abdillah, mendorong Pemko Medan dalam hal ini PUD Pasar meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)-nya dari retribusi penyewaan asset-asset yang dimiliki. Bak gayung bersambut, masukan yang disampaikan anggota dewan langsung direspon Dirut PUD Pasar, Suwarno.
“Hasil kunjungan ini akan dirapatkan di internal dulu. Ini merupakan langkah untuk peningkatan pendapatan daerah, kami akan kaji penyesuaian besaran kontribusinya,” jelas Suwarno kala itu.(wol/mrz/d2)
Editor: FACHRIL SYAHPUTRA
Discussion about this post