MEDAN, Waspada.co.id – Aliansi Masyarakat Sumut Untuk Perubahan segera menggelar aksi damai meminta Presiden Jokowi tidak cawe-cawe dalam Pilpres 2024.
Selain itu, Aliansi Masyarakat Sumut Untuk Perubahan juga menyatakan menolak kriminalisasi dan politisasi hukum serta keterlibatan birokrasi/aparatur negara pada Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan oleh Koordinator Aliansi Masyarakat Sumut Untuk Perubahan, Roni Al Hadi, Selasa (30/5)
“Sesuai hasil rapat, Aliansi Masyarakat Sumut Untuk Perubahan akan menggelar aksi damai di Gedung DPRD Sumut dan Kantor Gubernur Sumut pada Rabu (31/5). Insha Allah, akan ada lebih seribuan masyarakat yang hadir dalam aksi damai itu,” katanya didampingi koordinator aksi, Sabar Limbong.
Roni menyampaikan aksi damai yang akan mereka lakukan ingin menyampaikan keprihatinan atas situasi politik yang terjadi saat ini. Menurutnya, adanya dugaan kriminalisasi dan politisasi hukum menjelang Pemilu 2024 menjadi isu yang hangat dibicarakan di masyarakat. Selain itu, Roni juga menegaskan agar Presiden Jokowi tidak cawe-cawe di Pilpres 2024.
“Dengan segala hormat kami meminta Bapak Presiden Jokowi tidak ikut cawe-cawe di Pilpres 2024. Biarlah, proses demokrasi ini berjalan sesuai norma, partai politik bebas memberikan dukungannya pada bacapres yang sesuai dengan keinginan konstituen dan arus bawah. Sebagai presiden, Bapak Jokowi harus menjamin pelaksanaan Pilpres 2024 dengan baik, jujur dan adil. Itu harapan kami,” terangnya.
Aksi damai Aliansi Masyarakat Sumut Untuk Perubahan akan dipusatkan di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan dan melakukan long march ke Kantor Gubernur Sumut di Jalan Diponegoro. Direncanakan kesenian Jawa, Reog dan Kuda Kepang akan memeriahkan aksi damai tersebut. (wol/lvz/d1)
Editor: SASTROY BANGUN
Discussion about this post