JAKARTA, Waspada.co.id – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan besaran biaya untuk warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau yang terdampak proyek pembangunan Rempang Eco-City.
Bahlil mengatakan, ada beberapa biaya yang diberikan pemerintah untuk warga Rempang terdampak proyek, yakni uang tunggu dan uang sewa rumah atau kontrakan.
Jumlah uang tunggu sebesar Rp1,2 juta per orang, sedangkan uang sewa rumah sebesar 1,2 juta per Kepala Keluarga (KK).
“Ada uang tunggu Rp1,2 juta per orang, uang kontrakan Rp1,2 juta per KK. Jadi kalau 1 KK itu ada 4 orang, maka dia mendapatkan uang tunggu Rp4.800.000 dan uang kontrak rumah Rp1.200.000, jadi sekitar Rp6 juta,” kata Bahlil saat konferensi pers di Jakarta, Senin (25/9).
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pemerintah juga akan mengganti biaya tanaman maupun gerabah yang ada di rumah-rumah yang akan direlokasi atau digeser ke kampung lain di Pulau Rempang itu.
Ganti rugi tersebut, kata dia, akan dilaksanakan sesuai aturan dari Badan Pengusahaan (BP) Batam.
“Kemudian di dalam proses, ada tanaman, ada gerabah, itu juga akan diganti berdasarkan aturan yang berlaku di BP Batam,” terangnya.
Ia menyebut akan membuat satu kampung bernama Tanjung Banon sebagai percontohan.
“Pergeseran satu kampung yang namanya Tanjung Banon, itu akan dijadikan sebagai perkampungan percontohan yang akan kami tata betul, baik dari sisi infrastruktur jalannya, maupun dari sisi puskesmas, kemudian air bersih, sekolah, kami akan buat sedemikian baik, termasuk di dalamnya ada pelabuhan untuk perikanan,” jelasnya.
Ia mengkalim, sudah hampir 300 dari 900 KK yang bersedia direlokasi atau perkampungannya digeser.
“Sampai dengan kemarin, dari total 900 KK yang terdaftar, sudah hampir 300 KK, ini mereka melakukan pendaftaran sukarela untuk bisa melakukan relokasi,” ungkapnya.
Ia menyatakan, ada lima perkampungan yang perlu digeser untuk pembangunan Rempang Eco City, sehingga akan dipindahkan ke wilayah Tanjung Banon.
“Kami geser ke Tanjung Banon yang lokasinya tidak lebih dari 3 kilometer,” tegasnya.
Ia menyatakan, pembangunan kampung baru tersebut akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
“Itu sudah kami siapkan. PU (PUPR) yang akan menyiapkan kampung itu, tapi sambil menunggu proses semuanya jadi itu kan kami memberikan biaya hidup untuk sewa rumah Rp1,2 juta per KK dan uang tunggu,” ujarnya.
“Jadi selama mereka tunggu kan pencahariannya nggak aktif mungkin, itu kami kasih Rp1,2 juta per orang,” imbuhnya. (wol/kompastv/ryan/d2)
Discussion about this post