TEBINGTINGGI, Waspada.co.Id – Tebingtinggi, kembali meraih Penghargaan TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) Kota Terbaik I Wilayah Sumatera. Penghargaan itu merupakan prestasi yang diberikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dua kali berturut sejak tahun 2022.
Reward itu diberikan langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pengarah Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Dr (HC) Ir. Airlangga Hartarto kepada Pj Wali Kota Tebingtinggi Drs Syarmadani, Selasa (3/10) di Grand Sahid Jaya, Jalan Jend. Sudirman, Jakarta
Pj Syarmadani hadir di Jakarta didampingi dua pejabat daerah, di antaranya Kepala BPKPD Kota Tebingtinggi Sri Imbang Jaya Putra, Zakaria dan sejumlah OPD lainnya.
“Semoga penghargaan ini dapat meningkatkan kinerja anggota TP2DD, hal yang penting lainnya adalah dukungan ASN dan masyarakat untuk terus mendukung ekosistem digital di Tebingtinggi,” ucap Syarmadani dalam siaran pers yang diterima wartawan Selasa sore.
Tim TP2DD itu sebut Syarmadani terdiri dari Kepala Daerah, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara, Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, Kepala Divisi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara, Kepala BPKPD selaku Sekretaris dan para Kepala SKPD Pengelola PAD serta Pimpinan Cabang PT. Bank Sumut sebagai Anggota TP2DD.
Syarmadani menambahkan, Penghargaan TP2DD tersebut diberikan oleh Satgas P2DD kepada 15 Pemda Penerima Penghargaan TP2DD Terbaik, Pemda penerima penghargaan Program Unggulan terbaik di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari 5 wilayah yaitu Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Nusampua.
Sementara untuk BPD (Bank Pembangunan Daerah) terbaik diberikan kepada Bank DKI, yang dinilai paling mendukung kebijakan P2DD tahun 2023 serta untuk Produk Unggulan Terbaik tingkat provinsi, kabupaten, kota diraih oleh Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Untuk TP2DD terbaik pertama tingkat kota di wilayah Sumatera diraih Kota Tebingtinggi, disusul Kota Medan dan Kota Payakumbuh,” terangnya.
Syarmadani menerangkan, bahwa tujuan pemberian penghargaan TP2DD terbaik itu untuk meningkatkan kinerja masing-masing TP2DD dalam mencapai digitalisasi transaksi Pemerintahan Daerah baik penerimaan maupun pengeluaran daerah.
Beberapa kriteria penilaian pada tahun 2023, terang Syarmadani adalah aspek proses berupa Rapat Koordinasi, Peningkatan Kapasitas Petugas dan Peningkatan Literasi Masyarakat, aspek output berupa capaian indeks ETPD 2022, Indeks SPBE terakhir, capaian roadmap dan Rencana aksi 2022 serta rekomendasi/kebijakan/regulasi dan yang terakhir aspek outcome penerimaan pajak dan retribusi daerah nontunai dan transaksi belanja daerah secara non tunai.
Namun, sebelum pemberian penghargaan di Jakarta petang itu, Syarmadani bersama Kepala BPKPD mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), bertema “Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju”.
Sebagai referensi, Rakornas kali kedua dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan sejumlah pejabat penting negara, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Gubernur dan Bupati/Wali Kota dari seluruh Indonesia.
Rakornas tersebut merupakan kegiatan untuk menindaklanjuti amanat yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD), serta pasal 8 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 147 Tahun 2021 yang mengatur mengenai Keanggotaan, Tugas, dan Mekanisme Kerja Satgas P2DD.
Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin mengatakan beberapa kebijakan yang relevan dan perlu ditempuh untuk memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah, diantaranya yakni agar Pemerintah Daerah meningkatkan sinergi dan kolaborasi guna mendorong peningkatan P2DD, menetapkan beberapa regulasi dalam rangka penguatan kebijakan P2DD, terus berinovasi untuk meningkatkan retribusi daerah, serta memperkuat infrastruktur dengan mengoptimalkan pemanfaatan Proyek Strategis Nasional.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Satgas P2DD pada kesempatan tersebut memaparkan beberapa capaian tugas Satgas P2DD dalam kurun waktu tahun 2022 hingga semester I tahun 2023.
“Implementasi kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), berdasarkan Survei Indeks ETPD semester I tahun 2023, jumlah Pemerintah Daerah yang masuk kategori Digital mencapai 399 Pemda atau 73,6 persen. Pemerintah optimis target tahun ini 75 persen bisa dicapai,” urai Menko Perekonomian.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan terkait penguatan ekosistem ETPD dan peningkatan kinerja TP2DD serta inovasi kebijakan P2DD. Dibandingkan tahun lalu, jumlah pemda yang berpartisipasi dalam evaluasi kinerja tahun pada tahun 2023 ini meningkat menjadi 489 Pemda atau setara 90,2 persen. (wol/mad/d2)
Editor AGUS UTAMA
Discussion about this post